BLOKIR 3 Tahun Rekening Nasabah Bank BRI Sulit Dipercaya - iNews24jam

iNews24jam

PORTAL BERITA TERKINI

test banner

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, 1 April 2021

BLOKIR 3 Tahun Rekening Nasabah Bank BRI Sulit Dipercaya

  

                           

MEDAN, [iNews24jam.id] - BRI Cabang Gatsu harus bertanggungjawab secara hukum atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum nya,yang telah memblokir rekening Klien kami tanpa alasan, melampau wewenang yang jelas dan tak bisa dipertanggungjawakan secara hukum. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan oleh Bank BRI, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum, karena Klien kami sangat dirugikan secara materil dan immateril.Kami meminta dengan tegas agar Bank BRI mengaktifkan kembali rekening yang diblokir tersebut dan mengembalikan simpanan klien kamiyang ada di dalamnya. Mengapa hal ini kami tegaskan, karena dugaan kuat kami, perbuatan yang dilakukan BRI Cabang Gatsu ini tidak sesuai dengan Peraturan OJK yang ada.


Sebagai Kuasa Hukum, menurut kami seharusnya Bank BRI merujuk pada Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dimana hakikat dari perlindungan hukum terhadap nasabah ini adalah melindungi kepentingan dari nasabah dan simpanannya yang disimpan di bank terhadap suatu risiko kerugian. Salah satu tindakan merugikan yang dilakukan oleh bank adalah pemblokiran uang nasabah secara sepihak seperti ini, ujar Arif


Bank BRI diduga telah melakukan pemblokiran uang dalam rekening milik Klien kami, yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dimana dalam peraturan ini pemblokiran hanya dapat dilakukan bila nasabah sudah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa. Klien kami bukan Terdakwa, Terduga Pelaku tindak pidana jadi apa dasar hukum mereka melakukan pemblokiran ? Aneh bukan? Tegas Arif yang juga Ketua Umum FORMASSU ini.


Menurut pengakuan Klien kami, Kasus ini berawal dari kejadian sore jam 17.30 WIB (30’05/2018), Klien kami EP terkejut dengan ada notifikasi banking, dimana dananya tertarik dengan sebesar Rp. 5.345.676. Klien kami lalu melaporkan kejadian ini melalui CS BRI 14017, dan menerima jawaban agar klien kami melakukan pemblokiran, agar uangnya tidak disalahgunakan bagi yang tidak berhak,Saran  CS BRI tersebut disetujui oleh klien kami.

 

Setelah Klien kamiEP membuat laporan ke BRI Cabang Gatot Subroto Medan, lalu Klien kamiEP disuruh tunggu selama 14 hari jam kerja untuk memulihkan kondisi uang yang hilang tersebut dan status rekening tabungan di blokir.Setelah lebih dari 14 hari kerja, Klien kamiEP tak pernah mendapat konfirmasi dari Bank BRI. EP kembali mendatangi Bank BRI untuk menagih janji pihak BRI Gatot Subroto Medan, lalu pihak BRI bertanya kembali lagi laporanKlien kami EP masalah rekeningnya selanjutnya EP menjelaskan kronologis kembali kepada pegawai CS BRI tersebut. Dan Klien kamiEP disuruh datang kembali pada 3 hari kedepan.Setelah 3 hari kemudian EP datang lagi ke kantor cabang Bank BRI Gatot Subroto untuk menanykan kembali masalah rekening, akan tetapi lagi-lagi pihak BRI bertanya kronologis kepadaKlien kami EP. Selang beberapa hari kemudian kembali lagi bank untuk bertanya tapi tidak ada yang pasti memberi jawaban, EP pulang dengan keadaan kesal karena klien kami Klien kamiEP sangat butuh dana tersebut untuk mempersiapkan resepsi pernikahaannya.


Lalu beberapa hari kemudian Klien kamiEP datang lagi, jawaban pegawai Bank BRI mengatakan bahwa rekening Klien kamiEP di blokir oleh BNN.Beberapa hari kemudian Klien kamiEP  datang kembali ke Bank BRI, dan Klien kamiEP makin dikejutkan lagi  dengan jawaban pegawai CS Bank BRI bahwa rekening EP diblokir pihak kepolisian karena terlibat pencucian uang.Klien kami kemudian minta Bank BRI untuk mengeuarkan surat secara resmi bahwa  pemblokiran rekeningnya dilakukan atas permintaa  BNN atau polisi, akan tetapi pegawai Bank BRI menjawab bahwa surat blokir tersebut tidak dapat diberikan ke EP, karena hanya Bank BRI saja yang boleh tahu, dan Klien kami EP diberi solusi oleh Bank BRI untuk datang ke Jakarta menanyakan langsung ke BNN pusat. Klien kami EP meminta surat pengantar dari Bank BRI untuk mengurus ke BNN yang dimaksud,tetap juga tidak diberikan. Hingga kini sampai bulan maret 2021 sudah 3 tahun, tidak ada kepastian konfirmasi dari Bank BRI, klien kami telah diperkaukan tidakadil.

 

Masalah ini jelas telah menciderai rasa keadilan klien kami, karena secara aturan hukum pemblokiran dimungkinkan untuk perkara pidana atau atas permintaan otoritasi jasa keuanga/PTATK. Baik UU Perbankan dan Perbankan Syariah keduanya mengatur secara identik mengenai pemblokiran untuk kepentingan perkara pidana. Dikuatkan dengan aturan pelaksana pada pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pada intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah dimungkinkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim tanpa memerlukan izin dari pimpinan BI. Kaitan dengan aturan a quo yakni pasal 39 ayat 1 KUHAP bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, tegas Arif”


Kan sudah jelas, melihat kronologis masalah yang dihadapi Klien kami EP ada dugaan Mal Administratif, pelanggaran pada UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan publik, dimana Bank BRI bersikap tidak tarnsparan, tidak bertanggunjawab, melanggar kaedah good corporate. Sebagai seorang nasabah, harusnya klien kami wajib dilindungi oleh Bank BRI yang dana tabungannya di kelola bank.

Dalam hal ini maka Klien kami EP bisa mengajukan laporan pengaduan ke Ombudsman Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta terkait untuk memediasikan masalah ini dengan bank, dan hal ini memungkinkan sesuai UU no. 25/2009 tentang pelayanan publik. tuturnya. Jika hal ini tidak menuai titik terang, ya terpaksa lah kita akan menggunakan instrumen hukum Gugatan Perdata ke Pengadilan atas dasar dugaan Perbuatan Melawan Hukum dari BRI Gatsu, imbuh Arif. [RMG]


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here