DKD : Kurun waktu 10 Tahun, Hutan Sumut Kehilangan 40 % Fungsi Kawasan

Sumatera Utara memiliki Kawasan Hutan seluas 3,055,785 Ha dan merupakan daerah dengan sensitivitas tinggi secara ekologis, dari tahun 2001 hingga 2018 Sumatera utara kehilangan tutupan hutan seluas 345.000 Hektare akibat masih berlangsungnya kegiatan illegal loging, pengalihan alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan serta pemukiman

MEDAN [iNews24jam.id] Upaya pelestarian kawasan hutan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi semua pihak selaku stakeholder berkepentingan untuk mewujudkan perlindungan serta pelestarian kawasan hutan sumatera utara secara terintegrasi melalui kerja Kolaboratif sesama pemangku kepentingan.


Dalam rangka pemenuhan tangungjawab ini, Dewan Kehutanan Daerah – DKD propinsi Sumatera utara menyelenggarakan seri dialog Kehutanan Sumatera Utara dengan mengusung tema “Menelisik Kondisi kawasan Hutan Sumatera”  dilaksanakan di aula Kantor Dinas kehutanan Sumut Jl.Sisingamangaraja Km.5,5 Medan. Rabu 20/4/2022


Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, BBKSDA Sumut, BBTNGL, BPSKL Sumatera, BPDAS, Walhi Sumatera Utara, Fakultas kehutanan Sumatera Utara, dan Seluruh Jajaran DKD Sumut Mewakil Konstituen Pemerintah, Akademisi, Masyarakat Adat, Dunia Usaha serta Konstituen Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), GJI, LCP, OIC, YEL, CI, PEKAT, SOI, Pilar, ELSAKA, PALAPA, GEMMA, PARAS, LBH Medan, BITRA Indonesia, Repala, Srikandi Lestari, Mapala Kompas USU, Mapala Genetika USU dan lainnya.


Dalam kata sambutannya Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Ir.Herianto. M.Si menuturkan tentang pentinganya kebersamaan multi pihak menyatukan pemikiran dan gagasan dalam upaya penyelesaian persoalan persoalan tenorial di Sumut, peran DKD Sumatera utara sangat strategis sebagai wadah berbagai komponen komponen yang memiliki kepentingan subtansial menyangkut pelestarian kawasan hutan di sumatera utara.  


Herianto juga menyampaikan tingginya kerawanan konflik Tapal Batas yang saat ini terjadi, meskipun dalam kurun 1 tahun ini Dinas kehutanan telah melakukan kerja keras penuh dalam upaya rekonsliasi Tapal Batas, yakni dengan melakukan pembuatan pilar tapal batas kawasan hutan  dengan kawasan wilayah kelola masyarakat maupun pemukiman.


“Dinas Kehutanan sudah melaksanakan kerja keras dalam kurun waktu 1 tahun ini, dari target 1.5000 Km, setidaknya 8000 Km memiliki Tapal Batas, dan kedepan harus lebih ditingkatkan sehingga dapat berkontribusi dalam penyelesaian Konflik tapal batas kehutanan dengan Masyarakat tempatan, sekaligus Tapal batas ini juga akan membantu mengaplikasikan program pemerintah Pusat yakni Perhutanan Sosial ” ujar Herianto


Herianto Menambahkan, Dinas Kehutanan propinsi sumatera utara saat ini, juga sudah memfasilitasi 174 SK.kehutanan Perhutanan Sosial, atau sekitar 75.000 Hektare dari target 540.000 Hektare dan masih banyak lagi yang saat ini dalam proses NKK yang akan menyusul SK perizinan peruntukan Perhutanan sosial.


“Perizinan Perhutanan Sosial (PS) yang telah ada,harus di kawal dengan baik, dan terintegrasi secara program yang berkelanjutan, dan Dinas kehutanan juga telah melakukan integrasi program melalui kegiatan kegiatan Perkebunan, Peternakan, maupun Pertanian, dan upaya ini harus terus dilakukan dalam mencegah Perizinan yang telah diberikan disalah guanakan, sangat besar kekwatiran kita dan kemungkinan sangat besar peluang PS dapat menjadi celah konflik baru melalui join kerjasama dengan para pengusaha nakal (investor Nakal) “ Ujar Kadis.


Herianto menambahkan, tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah melakukan perlindungan dan Pengamanan Hutan, tentunya dengan keterbatasan personality kehutanan saat ini Dibutuhkan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder.


“Jumlah personil yang ada saat ini hanya 540 orang untuk menjaga 2,6 juta Hektare kawasan Hutan di Sumatera utara, tentu masih sangat terbatas secara kemampuan, disinilah peran semua pihak untuk terlibat dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan” pukas beliau.

Sementara Ketua Dewan Kehutanan Daerah – DKD Sumut Panut Hadisiswoyo memaparkan, luasan Kawasan Hutan Sumatera Utara memiliki 3.055.785 Hektare, namun dalam tenggang waktu 10 tahun, hanya 1,8 Jt Hektare saja saat ini yang masih memiliki wilayah tutupan baik.


“Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan   mengamanatkan bahwa  kawasan Hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, undang undang ini tentunya sudah mengisyaratkan untuk dapat mempertahankan keberadaannya sekaligus melakukan perlindungan secara fungsi, namun dapat kita lihat bagaimana hancurnya kawasan hutan karena praktek Illegal logging yang masih berlangsung, alih fungsi kawasan menjadi lahan perkebunan, eksplorasi dan ekploitasi pertambangan hingga perluasan pemukiman” ujar Panut yang juga salah satu pendiri Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan information Centre  (YOSL-OIC)  


Tingkat Deforeestasi yang cukup tinggi ini lanjut Panut, mengakibatkan hilangnya fungsi ekologi, hilangnya stabiltas tata air, turunnya keanekargaman hayati baik flora atau fauna endemik diarea kawasan hutan sebagai habitatnya, punahnya beberapa golongan spesies,, selain itu memicu terjadinya bencana alam seperti terjadinya tanah longsor dan banjir.


“Laju kerusakan kawasan tutupan hutan sudah sangat mengkwatirkan, saya mencontohkan misalnya daerah kabupaten Karo, Tutupan Hutan di Kabupaten Karo selama 10 tahun sudah terjadi kehilangan tutupan hutan sedikitnya 5000 Hektare dalam setiap tahunnya” Ujar Panut


Beliau menambahkan, melalui segenap Konstituen DKD – Sumut dengan bekerjasama secara kolektif baik pemerintah, Akademisi, Praktisi, Non Goverment Organisation (NGO), Dunia Usaha serta pihak pihak pemangku kepentingan lainnya akan membangun dan mempertemukan gagasan inovatif dalam merumuskan serta upaya penyelesaian permaslahan kehutanan di Sumatera Utara,


“Melalui DKD sebagai mitra Pemerintah, akan mendorong lahirnya gagasan inovatif serta merumuskan rekomendasi terkait perbaikkan, Pengelolaan, perlindungan serta pemulihan Kawasan Hutan melalui peran serta seluruh stakeholder yang berkepentingan” Ujarnya. [gdg]

Gambaran Kondisi Hutan Sumatera Utara 2011 - 2021

Sumber Data (KLHK 2011- 2012 - DKD- Dewan Kehutanan Daerah- Propinsi Sumut)

Post a Comment

Previous Post Next Post